MANAJEMEN PEMBIYAAN SARANA PRASARANA

PEMBAHASAN

Pembiayaan Sarana Prasarana

A.    Konsep dan Ruang Lingkup Tentang Sarana Prasarana Pendidikan

1.      Pengertian Sarana Prasarana Pendidikan

Sarana prasana merupakan bagian intekral dari keseluruhan kegiatan pembelajaran disuatu pendidikan mempunyai fungsi dan peran dalam pencapaian kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum satuan pendidikan.agar sarana prasarana tepat guna dan berdaya guna (efektif dan efisien), diperlukan suatu analisis kebutuhan yang tepat dalam perencanaan pemenuhannya.secara etimologis (bahasa) prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya lokasi/tempat,bangunan sekolah,lapangan olahraga, uang dan lain –lain.sedangkan sarana berarti  merupakan alat langsung untuk meencapai tujuan pendidikan.misalnya,ruang, buku, perpustakaan, laboratorium.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adminitrasi sarana dan prasarana pendidikan itu adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai suatu pendidikan itu sendiri. Menurut Dede Hamdani (Dalam Indra Bastian, 2015:293) pembiayaan pendidikan adalah” sebuah kompleksitas, yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen, yang memiliki rentang yang bersifat makro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efesiensi dalam penggunaan dana, akuntabilitas hasil penggunaannya yang di ukur dari perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan permasalah-permasalahan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan”.

Menurut Mulyasa (2005:167), pembiayaan pendidikan adalah pengelolaan atau segala proses keuangan di sekolah atau madrasah (lembaga pendidikan) guna memaksimalkan pencapaian tujuan kegiatan sekolah.Jadi, dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan, untuk meningkatkan kualitas sdm, sehingga mampu bekerjasama dilingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional.

2.      Pengunaan Alat Sarana Prasarana Pendidikan Yang Tepat

Prasarana pendididkan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan disekolah.dalam pendidikan misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang dan sebagainya.sedangkan sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan,dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan disekolah seperti ruang, buku, perpustakaan, labolatorium dan sebagainya.

a.       Alat pelajaran

Merupakan alat – alat yang digunakan untuk rekam merekam bahan pelajaran atau alat pelaksanaan kegiatan belajar yang disebut dengan kegiatan merekam berupa menulis, mencatat, melukis, alat pelajaran digunakan guru untuk penulis pembelajaran termasuk juga kapur atau spidol dan penghapus papan tulis.

b.      Alat peraga

Merupakan alat yang digunakan untuk meragakan (mewujudkan, menjadi terlihat)seperti: manusia mempunyai raga (jasmani, fisik ) karena manusia terlihat.dengan kata lain, bagian raga dari makhluk manusia merupakan bagian yang tampak, bisa dilihat, (bagian dari tubuh manusia juga bisa dilihat, tentu saja jika dibedah). Jadi, intinya meragakan adalah menjadikan sesuatu yang tak terlihat menjadi terlihat.

3.      Konsep dan Ruang Lingkup Pembiayaan dalam Pendidikan

UUSPN No. 20 tahun 2003 menyatakan pendidikan adalah usaha sad  ar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirirnya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Dari sekian sumber daya pendidikan yang dianggap penting adalah uang. Uang dipandang ibarat darah dalam tubuh manusia yang mati hidupnya ditentukan oleh sirkulasi darah dalam tubuh. Oleh karena itu, uang perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantutu pencapaian tujuan pendidikan. Pendidikan sebagai investasi yang akan menghasilkan manusia- manusia yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu bangunan. Pendidikan di pandang sebagai sector public yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Manajemen pembiayaan dalam lembaga pendidikan berbeda dengan manejemen pembiayaan perusahaan yang berorientasi profit atau laba.

Secara sederhana managemen keuangan adalalah dapat diartikan sebagai suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain,dengan mempertimbangkan aspek afektivitas dan efisensi yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktivitas dengan beberapa tujuan yang dimu;ai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.manajemen keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam lembaga pendidikan karena berhubungan langsung dan saling berkaitan dengan komponen – komponen lain seperti manajemen kurikulum, manajemen sarana prasarana, majemen siswa, manajemen tenaga kependidikan, dan sebagainya.

Pembiyaan sarana prasarana itu adalah semua komponen yang secara langsung dan tidak langsung akan dapat menunjang jalan nya proses jalannya pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri.Sumber daya manusia tidak semata- mata dianggap sebagai faktor produksi melainkan penggerak sistem produksi secara menyeluruh ( Nanang fatah, 2000:17 ). Investasi di bidang sumber daya manusia sangat penting bagi laju pembangunan suatu Negara. Investasi tersebut di konkritkan dengan menyelenggarakan pendidikan baik formal maupun nonformal.

Di Indonesia anggaran pendidikan dan sasaran pendidikan tidak tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Anggaran pendidikan di Indonesia saat ini baru 1,3% GNP. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan Negara lain seperti Malaysia yang mencapai 5,2%, Thailand 4,4%, dan Vietnam 2,7%. Anggaran tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan apabila anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efesien. Satuan pendidikan beserta seluruh personelnya harus diberi kepercayaan dan tanggung jawab yang leluasa untuk menggunakan dana pendidikan sesuai dengan kondisi lingkungan masing- masing.

4.      Sumber Keuangan Sekolah

a       Orang Tua

Kontribusi orang tua semakin penting pada saat pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai kebutuhan sekolah yang memadai, seperti yang biasa dialami oleh negara berkembang.Namun demikian dinegara yang pemerintahannya mampu pun terkadang orang tua masih ingin menyumbang, misalnya alat transportasi, komputer, dan biaya untuk kunjungan belajaar karena mereka menghendaki anak mereka memperoleh pendidikan yang terbaik.

b.      Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat membantu sekolah secara financial dalam beberapa cara seperti:

1)      Memberikan dana hibah untuk sekolah

2)      Membayar gaji para guru

3)      Membiayai proyek bangunan dan rehabilitasi sekolah untuk daerah tertentu

a)      Pemerintah Daerah

Dana ini berasal dari pendapatan yang dikumpulkan daerah berupa pajak yang dikumpulkan didaerah.

b)      Masyarakat

Kelompok masyarakat Pemerintah Daerah biasanya merupakan sumber keuangan uang bagi sekolah. Mereka digerakkan oleh pemimpin masyarakat setempat untuk tugas terentu. Pemimpin masyarakat setempat mengarahkan warganya untuk membangun pelaksanaan: Proyek pembangunan sekolah., Memberikan hibah tanah untuk kepentingan sekolah

c)      Fasilitas Sekolah

Fasilitas sekolah dapat menghasilkan uang yang besar jumlahnya, misalnya dengan jalan: Menyewakan aula, Menyewakan tempat bermain(lapangan olahraga), Membuka jasa photo copy.

d)     Siswa

Siswa dapat menjadikan sumber keuangan yang baik. Hal ini tergantung pada kondisi sekolah dan kemampuan manajerial pimpinan sekolah dan stafnya. Cara yang dapat ditempuh untuk memanfaatkan siswa seperti, Kegiatan pengumpulan dana seperti pergelaran seni, tari-tarian, drama, pertandingan, pameran atau bazar dan pencarian donatur untuk amal.

e)      Pemilik Sekolah Atau Yayasan

Sebagian sekolah dibangun oleh badan-badan keagamaan atau yayasan usaha sosial yang bukan pemerintah. Pembangunan dan pembukaan sekolah tersebut biasanya mengandung tujuan khusus, biasanya menyangkut kesejahteraan moral dan spiritual anak-anak. Badan atau yayasan seperti ini memberikan bantuan pada sekolah dengan berbagai cara misalnya: melalui penyedian tanah dan bangunan, peralatan serta tenaga.

Untuk terselenggaranya suatu pendidikan, diperlukan pembiayaan yang bersumber baik dari pemerintah, orang tua, murid, masyarakat, maupun institusi- institusi lainnya seperti organisasi regional maupun internasiaonal. Upaya- upaya yang dilakukan untuk menggali dana ke semua pihak sumber pembiayaan pendidikan antara lain:

a.       pemerintah pusat dan daerah : mengusahakan agar alokasi untuk sector pendidikan diperbesar, pemanfaatan dana secara efektif dan efisien, dan mengusahakan adanya alokasi bagi sector pendidikan yang di ambil dari pajak umum

b.      orang tua peserta didik : menyadarkan orang tua agar mau dan tertib membayar spp dan pendanaan lainnya yang diijinkan pemerintah

c.       masyarakat : mengajak dunia usaha untuk tersedia sebagi fasilitator praktik peserta didik, menghmbau dunia usaha agar bersedia memberikan dana yang lebih beser untuk dunia pendidikan

d.      pihak lain (institusi) : mengusahakan bentuk kerja sama yang tidak saling mengikat namun menguntungkan serta mempertimbangkan bentuk- bentuk pinjaman agar tidak memberatkan di kemudian hari

e.       dana hasil usaha sendiri yang halal : seperti penyewaan alat, koperasi, kopma.

5.      Kategori Biaya Pendidikan

Dalam kaitannya dengan biaya pendidikan, Thomas (dalam mulyasa, 2010)  mengungkapkan kategori biaya pendiidkan yaitu:  

a.       Biaya Langsung Dan Tidak Langsung

Direct cost (biaya langsung) yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya langsung akan berpengaruh terhadap output pendidikan. Biaya langsung terdiri atas biaya pembangunan dan biaya rutin.

Indirect cost (biaya tidak langsung) adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya.

b.      Biaya Masyarakat Dan Biaya Pribadi

Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa.

Anggaran dasar pengeluaran merupakan jumlah uang yang dibelanjakan setiap akhir tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Berdasarkan sifatnya, pengeluaran dokelompokkan menjadi dua, antara lain :

1)      Pengeluaran yang bersifat rutin, misalanya pengeluaran pelaksanaan pelajaran, pengeluaran tata usaha sekolah, pemeliharaan sarana/prasarana sekolah, kesejahteraan pegawai, administrasi, pembinaan teknis edukatif, pendataan.

2)      Pengeluaran yang bersifat tidak rutin/ pembanguna.contoh pengeluaran tidak rutin : pembangunan gedung, pengadaan kendaraan dinas, dan lain sebagainya.

Untuk menyusun suatu perencanaan pembiayaan atau yang biasa disebut dengan rencana anggaran, hal- hal yang harus diperhatiakan :

1)      Mengidentifikasi kegiatan- kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran

2)      Mengidentifikasikan sumber- sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang

3)      Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab uang pada dasarnya merupakan pernyataan financial.

4)      Memformulirkan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan diperginakan oleh instansi tertentu.

5)      Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan pehak yang berwenang

6)      Melakukan revisi usulan anggaran

7)      Persetujuan revisi anggaran

8)      Pengesahan anggaran

Hal – hal yang berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan antara lain: pertama, faktor ekternal, terdiri atas berkembangnya demokrasi pendidikan, kebijakan dan kebijaksanaan pemerintah, tuntutan akan pendidikan, dan adanya inflansi. Kedua, faktor internal, terdiri atas tujuan pendidikan, pendekatan yang digunakan, materi yang disajikan, serta tingkat dan jenis pendidikan. Hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah asas– asas dalam anggaran, terdiri dari :

1)      Asas platfond, bahwa anggaran belanja yang diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan

2)      Asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran

3)      Asas tidak langsung, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerimaan uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk sesuatu keperluan pengeluaran.

c.       Pendekatan Biaya Satuan Pendidikan

Menurut Baharuddin (2010), ada beberapa pendekatan dalam biaya satuan pendidikan yaitu:

1)      Pendekatan Makro

Pendekatan makro, mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik.

2)      Pendekatan Mikro

Pendekatan mikro, mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran perkomponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik.

B.     Fungsi Pembiayaan Pendidikan

Menurut Baharuddi (2010), fungsi pembiayaan pendidikan yaitu:

1.    Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efesien, dalam artian, dana yang diperoleh, dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu  yang diinginkan.

2.    Memungkinkan  ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan

3.    Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula.

4.    Mengambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah (puslitbang, 2005:133-134).

C.    Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Menurut Asbullah(Dalam Mulyasa), paling tidak ada 3 persoalan pokok manajemen pembiayaan pendidikan yaitu:

1.    Financing, menyangkut dari mana sumber biaya diperoleh

2.    Budgeting, menyangkut bagaimana dana pendidikan dialokasikan

3.    Accountability, bagaimana anggaran diperoleh digunakan dan dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan anggaran pendidikan, hal yang perlu dilakukan adalah kegiatan membukukan atau accounting. Pembukuan mencakup dua hal yaitu : pengurusan yang menyangkut kewenangan yang menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang, serta tindak lanjutnya, yakni menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Ada beberapa komoponen yang perlu dibiayai dengan menggunakan uang dari dana belajar. Komponen- komponen tersebut meliputi :

1.      Honorarium untuk pemimpin/penanggung jawab edukatif

2.      Honorarium untuk sumber belajar

3.      Honorarium untuk pemimpin umum lembaga diklusemas

4.      Honorarium untuk piñata usaha dan pembantu – pembantu

5.      Biaya perlengkapan dan peralatan

6.      Biaya pemeliharaan prasarana dan sarana

7.      Biaya sewa/kontrak

8.      Dana untuk pengembangan usaha lembaga diklusemas

9.      Biaya- biaya lain untuk pengembangan dan biaya tak terduga

Selain itu terdapat usaha- usaha yan bersifat pengabdian terhadap masyarakat yang membutuhkan dana, kegiatan itu antara lain :

1.      Pemberian keringana uang kursus bagi warga belajar yang kurang mampu

2.      Usaha- usaha untuk meningkatkan kemampuan mengajar tenega sumber belajar

3.      Kegiatan- kegiatan yang bersifat pengabdian bagi kepentingan masyarakat sekitar

4.      Kesediaan mengelola kerja usaha atau megang diklusemas

D.    Pengawasan pelaksanaan pembiayaan pendidikan

            Kegiatan pengawasan pembiayaan dikenal dengan istilah auditing yaitu kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan pertanggungjawaban penerimaan, penyimpana, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihaj- pihak yang berwenang.

            Menurut Nanang Fatah pengawasan pembayaran pendidikan bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Secara sederhana proses pengawasan terdiri dari :

1.      Memantau (monitoring)

2.      Menilai

3.      Melaporkan hasil temuan, baik pada kinerja actual maupun hasilnya

Menurut Nanang Fatah, langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengawasan adalah sebagai berikut :

1.      Penetapan standar atau patokan, baik berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya maupun waktu.

2.      Mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan

3.      Menentukan tindak perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi

Pada pola pemerintahan, setiap unit yang ada dalam depertemen mempertanggungjawabkan pengurusan uang ini kepada BPK (Badan Pengawasan Keuangan) melalui departemen masing- masing. Pemeriksaan sebenarnya tidak hanya dilakukan setelah anggaran direalisasikan namun juga sebelumnya (pemeriksaan anggaran preaudit).

E.     Rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS)

Penyususna RAPBS sebaiknya menggunakan analisis SWOT, baik dari segi hokum, tuntutan zaman, keberadaan sekolah (visi dan misi), stakeholder, dan output yang diharapkan. Tujuan penyususna anggaran ini selain sebagai pedoman pengumpulan dana dan pengeluarannya, juga sebagai pembatasan dan pertanggungjawaban sekolah terhadap uang – uang yang diterima.

Sekolah swasta tidak terikat oleh dana pemerintah terlalu banyak. Karena mereka lebih leluasa menyusun RAPBS-nya. RAPBS disusun dengan melalui proses tertentu, yang besar kecilnya didasarkan atas kebutuhan minimum setiap tahun, dan perkiraan pendapatannya berpedoman pada penerimaan tahun yang lalu.

F.     Strategi pembiayaan pendidikan

            Strategi secara sederhana didefenisikan sebagai keputusan atau tindakan yang berusaha untuk mencapai sasaran organisasi. Strategi itu sendiri dipengaruhi oleh misi organisasi atau lembaga (sekolah) dan lingkungannya.

            Strategi pembiayaan pendidikan dalam penyusunan RAPBS di mulai dengan mengkaji perubahan peraturan perundang- undang, tuntutan peningkatan mutu pendidikan yang mungkin membuka peluang, dalam hubungan ini pemberian kewenangan kepada kepala sekolah (otonomi) untuk mengelola keuangan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya yang sangat strategis. Konsep strategi menurut Arnaldo C. Hax dan Nicholas S. Majluf dalam bukunya The strategi concept and process: A pragmatic Approach, 1991 dikutip menurut Fatah (2009: 55) ada 6 konsep strategi yaitu sebagai berikut :

1.      Suatu pola yang integrity coherent, dan menyatu diantara setiap komponen.

2.      Menetukan dan mengembangkan tujuan lembaga yang dinyatakan dalam sasaran jangka pendek, jangka menengah, jangkah panjang, program dan pioritasisasi dari alokasi sumber- sumber daya pendidikan

3.      Memilih jenis kemampuan, keterampilan, pengetahuan apa saja yang mungkin akan diperlikan oleh masyarakat di masa yang akan  datang

4.      Merespons dengan cepat semua peluang dan ancama, keselamatan dan keunggulan yag ada di bidang lembaga pendidikan

5.      Membangun komitmen dari semua pihak, siswa, orang tua, masyarakat, pemerintah, unit- unit dinas DIKNAS sampai internal sekolah (kepala sekolah, guru dan siswa) untuk bersama- sama meningkatkan mutu sekolah.

6.      Menentukan tingkatan konstribusi dari setiap input pendidikam yang bermuatan biaya terhadap mutu pendidikan atau prestasi belajar siswa dan angka permintaan masyarakat terhadap lulusan sekolah.

G.    Mengelolah atau memenej pembiayaan pendidikan di sekolah

1.      Sumber dana yang diperlukan dalam pembiayaan pendidikan

Pelaksanaan pendidikan dapat terlaksana dengan baik karena mendapatka dukungan dalam pembiayaan pendidikan.

2.      Alokasi dana dalam pembiayaan pendidikan

Dana yang di alokasikan berdasarkan kebutuhan sekolah dalam pembiayaan pendidikan.

H.    Model Pembiayaan Pendidikan

                        Menurut Indra Bastian, Model pembiayan pendidikan yaitu:

1.    BOS

2.    BKM

3.    BKG

4.    Imbalan Swadaya

5.    Green school, khusus untuk SMK yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana.

6.    Biss mutu, untuk SMA yang digunakan untuk peningkatan mutu dananya Rp. 100.000.000

7.    Zakat dan wakaf

8.    Bantuan orang tua siswa

9.    Dana rehab, untuk Sekolah Dasar

           

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra, 2015, Akuntansi Pendidikan, Yogyakarta: BPFE

Baharuddin. Makin, Moh, 2010, Manajemen Pendidikan Islam, Malang: MALIKI PRESS

Mulyasa, 2005, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung, Remaja Rosdakarya

Fattah Nanang, 2004, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dan Dewan Sekolah, Bandung, Pustaka Bani Quraisy

Barnawi, 2015, Manajemen Sarana Prasarana, Yokyakarta, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbit Bafadel, Ibrahim,2003, Manajemen Sarana Prasarana, Jakarta, PT Bumi Aksara

Makawimbang H Jerry,2012,kepemimpinan pendidikan yang bermutu,Bandung :AlfABETA

Suhardan Dadang,202,Ekonomi dan pembiyaan pendidikan,Bandung,ALFABETA

http://pendidikan admistrasi.blogspot.com /2012/02 manajemen sarana prasarana pendidikan.html

http://  muhfathurrohman. Word press.com/tag/manajemen sarana prasarana